Flickr Gallery

Instansi Mana Yang Melakukan Pembekuan API, Pengaktifan Kembali API, Dan Pencabutan API?


Instansi yang melakukan pembekuan, permohonan pengaktifan API kembali, dan pencabutan API yaitu instansi di mana API diterbitkan. 
Instansi tersebut wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
Silakan baca artikel terkait Instansi Apa Yang Berwenang Menerbitkan API-U dan API-P?

Published By:
AdminNovi
on 2:50 AM

Apa Saja Persyaratan Untuk Mengajukan Permohonan Perubahan API?

Setiap terjadi perubahan yang terkait dengan data API-U atau API-P, perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib mengajukan permohonan perubahan API-U atau API-P, dengan melampirkan :
a. dokumen yang mengalami perubahan.
b. persyaratan permohonan API kepada Kepala BKPM, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Impor, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di lokasi perusahaan berdomisili.
c. asli API-U atau API-P yang lama.

Instansi penerbit menerbitkan perubahan API-U atau API-P  paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. 

Silakan baca artikel terkait Apakah Perubahan Yang Terkait Dengan Data API Yang Harus Dilaporkan Ke Pemerintah?

Published By:
AdminNovi
on 2:39 AM

Apakah Perubahan Yang Terkait Dengan Data API-U atau API-P Yang Harus Dilaporkan Ke Pemerintah?

Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API-U atau API-P paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan, kepada instansi penerbit API, dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.
Perubahan yang terkait dengan data API-U atau API-P meliputi:
a. perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, nama dan alamat perusahaan serta nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi terkait, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau domisili perusahaan, untuk perusahaan pemilik API-U.
b. perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, nama dan alamat perusahaan dan nomor Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha industri lain dari instansi terkait, nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk perusahaan pemilik API-P.
Silakan baca artikel terkait Apa Saja Persyaratan Untuk Mengajukan Permohonan Perubahan API?

Published By:
AdminNovi
on 2:33 AM

Apakah Perusahaan Yang Telah Dicabut API nya Dapat Mengajukan Permohonan Kembali?

Ya, Dapat.
Perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan API, apabila API dicabut karena :
a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; 
c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan.
Perusahaan dapat mengajukan permohonan API baru setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan API, apabila API dicabut karena :
a) menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API; 
b) tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor; 
c) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor; 
d) menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; dan/atau 
e) dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan harus mengajukan permohonan API kembali dan mengembalikan API asli yang telah dicabut.

Silakan baca artikel terkait Instansi Mana Yang Melakukan Pembekuan API, Pengaktifan Kembali API, Dan Pencabutan API?

Published By:
AdminNovi
on 2:14 AM

Bagaimana Pengawasan Impor Terhadap Perusahaan Pemilik API Dilakukan Oleh Pemerintah?

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dapat melakukan pengawasan impor terhadap perusahaan pemilik API-U dan API-P. 
Microsoft.com
Pengawasan dilakukan dengan cara penilaian kepatuhan (post audit) terhadap: 
a. kebenaran laporan realisasi impor; 
b. kesesuaian barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; dan 
c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor.
Penilaian kepatuhan dapat dilakukan secara berkala dan secara sewaktu-waktu. Koordinasi pengawasan impor berasal dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan instansi penerbit API dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Silakan baca artikel terkait Bagaimana Pengawasan Impor Terhadap Perusahaan Pemilik API-P Dilakukan Oleh Pemerintah

Published By:
AdminNovi
on 1:37 AM

Apa Saja Barang-barang Yang Dapat Diimpor Tanpa Memiliki API?

Importir yang tidak memiliki API dapat melakukan impor hanya untuk barang-barang sebagai berikut:
a. barang impor sementara;
b. barang promosi;
c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
Pyrite Specimen - surreyminerals.com
d. barang kiriman;
e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
f. barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
i. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
k. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
1. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
m. barang pindahan.

Silakan baca artikel terkait Apakah Manfaat Pemberlakuan Ketentuan Angka Pengenal Importir?

Published By:
AdminNovi
on 1:25 AM

Next Page Home
Top